Ketika Hierarki Dianggap Sebagai Sesuatu yang Normal
Mengapa profesi apoteker di Indonesia masih sering berjuang mendapatkan posisi yang semestinya dalam sistem kesehatan? Apakah persoalannya hanya terletak pada regulasi, struktur organisasi, kepentingan profesi lain, atau lemahnya bargaining power?
Mungkin ada persoalan yang lebih dalam: cara kita sendiri memandang profesi apoteker.
Di sinilah konsep post-colonial mindset menjadi menarik sebagai pisau analisis. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, apalagi menjadikan kolonialisme sebagai kambing hitam atas seluruh persoalan profesi. Konsep ini dapat digunakan untuk mempertanyakan apakah sebagian hierarki yang terbentuk secara historis masih memengaruhi cara kita memahami otoritas, status, dan posisi profesi kesehatan hari ini.
Kolonialisme tidak hanya meninggalkan struktur administratif. Ia juga meninggalkan warisan cara berpikir mengenai siapa yang memiliki pengetahuan, siapa yang berhak mengambil keputusan, dan siapa yang cukup menjalankan keputusan.
Dalam dunia profesi kesehatan, hierarki semacam itu dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus. Kita mungkin pernah mendengar bahwa dokter adalah pengambil keputusan utama, sementara apoteker merupakan profesi pendukung.
Kalimat tersebut terdengar biasa. Bahkan terlalu biasa sehingga kita mungkin tidak lagi mempertanyakannya.
Padahal distribusi kewenangan dalam sistem kesehatan bukanlah hukum alam. Ia merupakan hasil dari sejarah, regulasi, struktur organisasi, pendidikan, politik profesi, dan kemampuan suatu profesi memperjuangkan domain kompetensinya.
Sesuatu yang terus diulang akhirnya terlihat seperti sesuatu yang memang seharusnya demikian.
Ketika Perjuangan Profesi Mengalami Advocacy Bias
Persoalan menjadi lebih serius ketika hierarki tersebut tidak hanya datang dari luar, tetapi mulai diinternalisasi oleh profesi sendiri.
Perjuangan profesi kemudian dapat berubah dari pertanyaan:
“Apa posisi yang seharusnya kami miliki berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab?”
menjadi:
“Ruang apa yang masih bisa diberikan kepada kami?”
Perbedaannya tampak kecil, tetapi secara politik profesi sangat besar.
Pertanyaan pertama menempatkan apoteker sebagai subjek yang memiliki domain kompetensi. Pertanyaan kedua secara tidak sadar menempatkan apoteker sebagai pihak yang menunggu pemberian ruang dari struktur yang lebih dominan.
Inilah yang dapat disebut sebagai advocacy bias.
Profesi tidak lagi memperjuangkan redistribusi kewenangan berdasarkan kompetensi, tetapi sibuk mencari pengakuan dari struktur yang sejak awal menentukan batas kewenangannya.
Kita juga perlu waspada terhadap bentuk professional mimicry: keyakinan bahwa agar dihargai, apoteker harus semakin menyerupai profesi yang dianggap lebih dominan.
Padahal pertanyaan yang lebih fundamental bukan:
“Bagaimana apoteker menjadi seperti profesi lain?”
Melainkan:
“Apa yang membuat apoteker tidak tergantikan dalam sistem kesehatan?”
Pertanyaan kedua membawa kita kembali kepada identitas dan professional domain kita sendiri.
Kompetensi Tidak Otomatis Menjadi Kewenangan
Apoteker memiliki domain keilmuan yang sangat spesifik: obat, formulasi, farmakokinetik, farmakodinamik, interaksi obat, dosis, stabilitas, keamanan, penggunaan obat, hingga optimalisasi terapi.
Konsekuensinya tidak kecil. Kesalahan dalam penggunaan obat dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien, keberhasilan terapi, biaya pelayanan kesehatan, bahkan kualitas hidup pasien.
Namun ada satu hal yang harus kita akui secara jujur:
kompetensi tidak otomatis menghasilkan kewenangan.
Pengetahuan merupakan modal profesional. Tetapi pengetahuan baru menjadi kekuatan institusional ketika diterjemahkan menjadi legitimasi, regulasi, posisi organisasi, sistem kerja, dan bargaining power.
Karena itu, persoalan profesi apoteker tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa “apoteker kurang dihargai”.
Ada persoalan yang lebih struktural.
Bagaimana professional value apoteker diterjemahkan ke dalam desain organisasi?
Bagaimana tanggung jawab profesional diterjemahkan menjadi kewenangan?
Bagaimana kontribusi terhadap keselamatan dan patient outcome diterjemahkan menjadi ukuran kinerja?
Dan akhirnya, bagaimana seluruh kontribusi tersebut diterjemahkan menjadi pengakuan ekonomi yang proporsional?
Jika tidak, apoteker dapat berada dalam situasi paradoks: kompetensinya semakin tinggi, tanggung jawabnya semakin besar, beban kerjanya semakin kompleks, tetapi posisi institusional dan kompensasinya tidak bergerak sebanding.
Pada titik itu, masalahnya bukan lagi sekadar persoalan kesejahteraan profesi.
Sistem kesehatan sendiri mengalami workforce distortion.
Dari Meminta Ruang Menjadi Mendesain Ulang Ruang
Karena itu, perjuangan profesi apoteker perlu mengalami perubahan paradigma.
Tujuannya bukan memenangkan kompetisi dengan profesi lain. Bukan pula mengambil alih wilayah dokter atau profesi kesehatan lainnya.
Yang perlu diperjuangkan adalah arsitektur hubungan antarprofesi yang lebih rasional.
Sistem kesehatan modern seharusnya bergerak dari hierarchical professional model menuju competency-based interprofessional model.
Dalam model tersebut, kewenangan tidak ditentukan semata-mata oleh warisan hierarki, tetapi oleh kompetensi, risiko, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap patient outcome.
Dengan demikian, memperkuat profesi apoteker bukan berarti melemahkan profesi lain.
Sebaliknya, sistem kesehatan menjadi lebih kuat ketika setiap profesi memiliki kewenangan yang proporsional dengan kompetensinya dan tanggung jawab yang jelas terhadap outcome yang dihasilkan.
Maka mungkin sudah waktunya profesi apoteker berhenti hanya bertanya:
“Mengapa kita kurang dihargai?”
Kita perlu bertanya lebih kritis:
“Apakah kita sendiri masih memandang profesi kita melalui kacamata hierarki yang diwariskan?”
Jika jawabannya iya, perubahan pertama tidak mungkin hanya ditunggu dari regulator, institusi pelayanan kesehatan, atau profesi lain.
Perubahan pertama harus terjadi dalam cara kita mendefinisikan diri sendiri.
Sebuah profesi akan sulit memperoleh posisi strategis apabila ia sendiri masih berpikir bahwa posisinya adalah sekadar “profesi pendukung”.
Kita tidak membutuhkan kesombongan profesi. Kita membutuhkan keberanian epistemik: mengetahui apa yang kita kuasai, memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan berani mengatakan bahwa kompetensi tersebut layak diterjemahkan menjadi kewenangan, posisi institusional, serta penghargaan ekonomi yang proporsional.
Mungkin inilah saatnya perjuangan profesi apoteker bergeser:
dari meminta ruang menjadi mendesain ulang ruang;
dari mencari pengakuan menjadi membangun legitimasi;
dan dari sekadar mempertahankan eksistensi menjadi mendefinisikan masa depan profesi.
