Kembali ke BlogCatatan Profesi

Kalau Apoteker Masih Kurang, Kurangnya di Mana?

apt. Ilham Hidayat, S.Si

AI Enhanced Pharmacist

14 Sep 20265 menit
Kalau Apoteker Masih Kurang, Kurangnya di Mana?

Kalau Indonesia kekurangan apoteker, pertanyaannya sederhana: kurangnya di mana? Wilayahnya, fasilitasnya, kompetensinya, atau justru ruang kerjanya?

Kalau Apoteker Masih Kurang, Kurangnya di Mana?

Pada tulisan sebelumnya saya mengajukan pertanyaan yang mungkin terasa sedikit mengganggu: kalau Indonesia masih kekurangan apoteker, mengapa lulusan apoteker justru harus berebut lapangan pekerjaan yang terbatas?

Pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab hanya dengan mengatakan bahwa data pemerintah menunjukkan kekurangan apoteker.

Data tersebut memang ada.

Dalam dashboard perencanaan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2026, kebutuhan apoteker secara nasional tercatat 252.527 orang, sedangkan angka eksisting yang digunakan dalam perhitungan tersebut 86.796 orang. Dengan demikian, terdapat gap 165.731 apoteker. (SATUSEHAT)

Angkanya besar sekali.

Tetapi justru karena angkanya besar, saya merasa kita perlu berhenti sebentar dan bertanya:

Kurangnya di mana?

1. Kurang secara nasional belum tentu kurang di tempat kita

Ada sesuatu yang sering hilang ketika kita membaca angka kebutuhan tenaga kesehatan: angka nasional adalah agregasi dari banyak realitas yang sangat berbeda.

Indonesia bukan satu ruang tunggu.

Kebutuhan apoteker di Jakarta tentu berbeda dengan kebutuhan di Kepulauan Aru. Kebutuhan rumah sakit di kota besar berbeda dengan kebutuhan puskesmas di wilayah terpencil. Begitu pula kebutuhan apotek komunitas berbeda dengan kebutuhan industri farmasi.

Karena itu, mengatakan “Indonesia kekurangan apoteker” sebenarnya baru separuh cerita.

Data Kementerian Kesehatan sendiri memperlihatkan variasi tersebut.

Dalam data kebutuhan 2026, misalnya, Jakarta memiliki kebutuhan 4.212 apoteker dengan eksisting 6.473. Yogyakarta memiliki kebutuhan 1.867 dengan eksisting 2.439. Bali memiliki kebutuhan 2.020 dengan eksisting 2.260. Dalam model tersebut, ketiganya bahkan menunjukkan angka eksisting yang lebih tinggi daripada kebutuhan. (SATUSEHAT)

Sebaliknya, banyak provinsi menunjukkan kekurangan yang sangat besar. Sumatera Utara, misalnya, tercatat membutuhkan 6.579 apoteker dengan eksisting 2.667. Sumatera Selatan membutuhkan 3.999 dengan eksisting 1.837. Banten membutuhkan 5.843 dengan eksisting 3.616. (SATUSEHAT)

Jadi persoalannya bukan sekadar jumlah.

Persoalannya adalah distribusi.

Kementerian Kesehatan sendiri dalam dokumen proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan 2023–2032 mengakui bahwa selain persoalan jumlah, masalah utama lainnya adalah maldistribusi tenaga kesehatan, dengan konsentrasi tenaga yang tinggi di kota-kota besar. (Repositori Ditjen Tenaga Kesehatan)

Maka pertanyaan berikutnya menjadi lebih menarik:

Apakah kita benar-benar kekurangan apoteker, atau kita kekurangan apoteker di wilayah dan fasilitas tertentu?

Itu dua persoalan yang berbeda.

2. Kurang orangnya, atau kurang ruang untuk menggunakan kompetensinya?

Di sini persoalannya menjadi lebih rumit.

Kita bisa memiliki banyak apoteker, tetapi belum tentu seluruh kompetensinya digunakan.

Regulasi sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi pelayanan kefarmasian. Di klinik, misalnya, pelayanan kefarmasian dapat menjadi bagian dari pelayanan fasilitas kesehatan, dan untuk klinik rawat inap terdapat kewajiban memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. (JDIH Kementerian Kesehatan)

Di apotek pun ruang pelayanan sebenarnya tidak berhenti pada kegiatan menyerahkan obat.

Regulasi usaha apotek mencantumkan pelayanan farmasi klinis dan bahkan membuka ruang untuk telefarma­si serta pengantaran obat, dengan pelayanan kepada pasien diarahkan untuk mencapai patient outcome dan menjamin patient safety. (JDIH Kementerian Kesehatan)

Pertanyaannya kemudian sederhana:

Seberapa banyak ruang tersebut benar-benar digunakan?

Jangan-jangan kita mempunyai persoalan yang sedikit berbeda.

Bukan hanya shortage of pharmacists, tetapi juga underutilization of pharmacists.

Apoteker ada, tetapi kompetensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Apoteker berada di fasilitas kesehatan, tetapi sebagian besar waktu dan energinya terserap pada pekerjaan administratif, pengadaan, penyimpanan, dokumentasi, atau pekerjaan rutin lainnya.

Sementara kemampuan klinis dan profesionalnya belum menjadi layanan yang secara nyata dihargai oleh sistem kesehatan.

Ini penting.

Karena kalau kompetensi seorang profesional tidak digunakan, menambah jumlah profesional tersebut belum tentu menyelesaikan masalah.

Kita tidak bisa menyelesaikan masalah air dengan terus menambah jumlah ember jika pipa distribusinya masih bocor.

3. Kalau memang kurang, mengapa tidak kita ciptakan ruang kerjanya?

Di sinilah diskusi tentang pendidikan apoteker harus bertemu dengan diskusi tentang desain sistem kesehatan.

Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah bergerak ke arah yang benar: perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dilakukan berbasis wilayah agar dapat menggambarkan variasi kebutuhan antarprovinsi dan kabupaten/kota. (Repositori Ditjen Tenaga Kesehatan)

Tetapi menurut saya, kita membutuhkan satu langkah lagi.

Kita tidak cukup hanya menghitung:

Berapa apoteker yang dibutuhkan?

Kita perlu menghitung:

Apoteker itu akan bekerja di mana, melakukan apa, dengan kewenangan apa, dan dibayar melalui mekanisme apa?

Ini pertanyaan yang jauh lebih sulit.

Sebab sebuah profesi tidak hidup hanya karena seseorang memperoleh ijazah dan STR.

Profesi hidup ketika masyarakat membutuhkan kompetensinya dan sistem memiliki mekanisme untuk membayar kompetensi tersebut.

Di sinilah masa depan profesi apoteker sebenarnya ditentukan.

Kalau kebutuhan apoteker hanya diterjemahkan menjadi “tambahkan jumlah apoteker di fasilitas kesehatan”, kita akan kembali pada persoalan lama.

Tetapi jika kebutuhan itu diterjemahkan menjadi perluasan layanan profesional, ceritanya bisa berbeda.

Misalnya, pelayanan farmasi klinis di fasilitas primer benar-benar dikembangkan. Apoteker tidak hanya hadir sebagai penanggung jawab, tetapi melakukan pelayanan yang terukur: medication review, pemantauan terapi, konseling, rekonsiliasi obat, pengelolaan penyakit kronis berbasis obat, pemantauan kepatuhan, dan berbagai intervensi yang menghasilkan patient outcome.

Kemudian layanan tersebut mempunyai indikator.

Ada tarifnya.

Ada pembiayaannya.

Ada mekanisme klaim atau pembayaran.

Ada ukuran manfaatnya.

Maka kita tidak sekadar menciptakan pekerjaan untuk apoteker.

Kita menciptakan kebutuhan nyata terhadap kompetensi apoteker.

Dan itu jauh lebih sehat.

Sebab tujuan akhirnya bukan membuat semua lulusan PSPA mendapatkan pekerjaan dengan cara apa pun.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap apoteker yang diproduksi oleh sistem pendidikan benar-benar dibutuhkan oleh sistem kesehatan.

Saya kira ini titik penting yang perlu kita bicarakan sebelum kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa solusi kekurangan apoteker adalah memperbanyak apoteker.

Karena mungkin masalah kita memang kekurangan.

Tetapi kekurangannya bisa bermacam-macam:

kekurangan di wilayah tertentu, kekurangan di fasilitas tertentu, kekurangan pada fungsi tertentu, atau bahkan kekurangan ruang untuk menggunakan kompetensi yang sebenarnya sudah kita miliki.

Jadi, sebelum membuka lebih banyak pintu pendidikan profesi, mungkin ada pertanyaan yang lebih mendasar yang harus kita jawab terlebih dahulu:

Jika besok Indonesia memiliki puluhan ribu apoteker baru, sebenarnya kita akan menempatkan mereka di mana?

Pertanyaan itu bukan untuk menakut-nakuti calon apoteker.

Justru sebaliknya.

Pertanyaan itu adalah bentuk penghormatan kepada profesi.

Karena kalau negara benar-benar membutuhkan lebih banyak apoteker, maka negara juga harus berani membangun ruang profesional bagi mereka.

Bukan sekadar menghasilkan orang yang menyandang gelar apoteker.

Tetapi membangun sistem kesehatan yang membutuhkan apoteker.

Bagikan artikel ini: