Kalau Apoteker Dibutuhkan, Siapa yang Akan Membayar?
Pada tiga tulisan sebelumnya, kita sudah sampai pada satu titik yang agak tidak nyaman.
Indonesia disebut masih kekurangan apoteker. Bahkan dalam salah satu model perencanaan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, terdapat gap lebih dari 165 ribu apoteker.
Kita kemudian bertanya: kurangnya di mana?
Lalu kita bertanya lagi: angka 165 ribu itu sebenarnya angka apa?
Sekarang saya ingin membawa pertanyaan ini satu langkah lebih jauh.
Kalau memang apoteker dibutuhkan, siapa yang akan membayar kebutuhan tersebut?
Pertanyaan ini terdengar sangat ekonomi.
Tetapi sebenarnya ini adalah pertanyaan tentang masa depan profesi.
1. Kebutuhan kesehatan tidak otomatis menjadi lapangan pekerjaan
Dalam perencanaan tenaga kesehatan, kebutuhan (need) dan ketersediaan tenaga (supply) dapat dihitung menggunakan berbagai parameter.
Itu penting.
Tetapi ada satu mata rantai yang sering luput:
Need belum tentu menjadi demand. Demand belum tentu menjadi employment.
Sebuah masyarakat mungkin membutuhkan pelayanan farmasi klinis.
Seorang pasien diabetes mungkin membutuhkan pemantauan terapi obat.
Pasien lanjut usia dengan banyak obat mungkin membutuhkan medication review.
Pasien yang baru pulang dari rumah sakit mungkin membutuhkan rekonsiliasi obat.
Pasien dengan hipertensi mungkin membutuhkan pemantauan kepatuhan terapi.
Secara klinis, semuanya masuk akal.
Tetapi pertanyaannya:
Siapa yang membayar pelayanan tersebut?
Di sinilah persoalannya menjadi rumit.
Sistem kesehatan kita sudah mengenal berbagai bentuk pelayanan kefarmasian. Di klinik, misalnya, pelayanan farmasi klinis mencakup pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, farmakovigilans, evaluasi penggunaan obat, hingga home pharmacy care.
Di apotek, regulasi juga tidak berhenti pada pengelolaan obat. Apotek menyelenggarakan pelayanan farmasi klinis, dan regulasi bahkan membuka ruang untuk telefarmasi serta menyatakan bahwa jasa pelayanan kefarmasian kepada pasien dapat dikenakan biaya jasa pelayanan kefarmasian.
Jadi sebenarnya ruang layanan itu ada.
Yang menjadi pertanyaan adalah:
Apakah ruang layanan tersebut sudah berubah menjadi pasar layanan profesional yang cukup kuat untuk menyerap apoteker?
Itulah masalahnya.
Kita bisa mengatakan masyarakat membutuhkan apoteker.
Tetapi kebutuhan masyarakat baru benar-benar menciptakan lapangan kerja ketika kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi layanan yang digunakan, dihargai, dan dibayar.
2. Apoteker jangan hanya dihitung sebagai orang, tetapi sebagai layanan
Saya kira ini perubahan cara berpikir yang penting.
Selama ini pembicaraan tentang kebutuhan apoteker cenderung menggunakan pendekatan:
Berapa fasilitas kesehatan?
Berapa jumlah penduduk?
Berapa apoteker yang dibutuhkan?
Tetapi kita perlu menambahkan pertanyaan lain:
Apa yang dilakukan apoteker?
Dan pertanyaan berikutnya:
Apa nilai dari pekerjaan tersebut?
Misalnya, seorang apoteker melakukan medication review terhadap pasien dengan lima atau enam jenis obat.
Ia menemukan potensi interaksi.
Ia menemukan duplikasi terapi.
Ia menemukan pasien tidak memahami cara menggunakan obat.
Ia kemudian berkomunikasi dengan dokter dan melakukan intervensi.
Secara klinis, pekerjaan itu memiliki nilai.
Bahkan mungkin mencegah masalah yang jauh lebih mahal.
Tetapi apakah sistem pembiayaan kesehatan kita secara eksplisit membayar tindakan profesional tersebut sebagai sebuah layanan?
Di sinilah saya melihat persoalan besar profesi apoteker.
Kita sudah berbicara banyak tentang kompetensi, tetapi belum cukup serius berbicara tentang monetisasi kompetensi.
Padahal profesi tidak hidup dari kompetensi semata.
Profesi membutuhkan ekosistem.
Ada pendidikan.
Ada regulasi.
Ada kewenangan.
Ada layanan.
Ada pengguna.
Dan ada mekanisme pembayaran.
Tanpa yang terakhir, kompetensi profesional mudah berubah menjadi sesuatu yang secara sosial dianggap penting tetapi secara ekonomi dianggap sebagai biaya tambahan.
Dan ketika fasilitas kesehatan melihat apoteker terutama sebagai tambahan biaya tenaga kerja, keputusan untuk menambah apoteker tentu menjadi persoalan ekonomi.
Bukan lagi persoalan kebutuhan klinis semata.
3. Mungkin kita tidak kekurangan apoteker, tetapi kekurangan economic space
Di sinilah saya kira arah pembicaraan tentang profesi apoteker harus mulai berubah.
Jangan hanya bertanya:
“Berapa apoteker yang dibutuhkan Indonesia?”
Tetapi bertanyalah:
“Berapa banyak layanan yang membutuhkan kompetensi apoteker dan bagaimana layanan tersebut dibiayai?”
Ini dua pertanyaan yang berbeda.
Jika kita ingin memperluas lapangan kerja apoteker, mungkin jawabannya bukan semata-mata membuka lebih banyak posisi.
Jawabannya adalah memperluas layanan profesional yang bernilai.
Bayangkan jika pelayanan kefarmasian di fasilitas primer tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menyerahkan obat.
Apoteker dapat berperan dalam pengelolaan pasien penyakit kronis.
Melakukan medication review.
Memantau kepatuhan.
Melakukan follow-up terapi.
Mengidentifikasi masalah terkait obat.
Melakukan edukasi pasien.
Mengembangkan home pharmacy care.
Mendukung program keselamatan pasien.
Mengawal penggunaan antibiotik.
Dan berbagai layanan lain yang menghasilkan patient outcome.
Regulasi sebenarnya sudah memberikan ruang bagi sebagian fungsi tersebut. Tantangannya adalah bagaimana ruang normatif itu berubah menjadi praktik nyata dan model pembiayaan yang berkelanjutan.
Karena pada akhirnya rumusnya sederhana:
Kompetensi → layanan → outcome → value → payment.
Jika rantai ini terbentuk, maka lapangan pekerjaan tidak perlu selalu “diciptakan” melalui lowongan formal.
Ia bisa tumbuh dari kebutuhan pelayanan.
Tetapi jika rantainya terputus pada payment, maka kita akan terus mengalami paradoks.
Negara mengatakan membutuhkan apoteker.
Perguruan tinggi menghasilkan apoteker.
Mahasiswa membayar pendidikan untuk menjadi apoteker.
Tetapi fasilitas kesehatan menghitung apoteker sebagai biaya.
Dan lulusan akhirnya berebut posisi yang jumlahnya tidak bertambah secepat jumlah lulusan.
Di titik itu, kita perlu berhenti sejenak.
Jangan-jangan masalah kita bukan semata-mata kekurangan apoteker.
Jangan-jangan kita mengalami kekurangan economic space bagi profesi apoteker.
Ruang untuk bekerja.
Ruang untuk mengambil keputusan profesional.
Ruang untuk memberikan layanan.
Dan yang paling penting:
ruang untuk membuat kompetensi tersebut memiliki nilai ekonomi.
Karena sebuah profesi tidak akan menjadi kuat hanya karena jumlah orang yang menyandang gelarnya bertambah.
Profesi menjadi kuat ketika masyarakat membutuhkan kompetensinya, sistem memberikan kewenangan kepadanya, dan mekanisme pembiayaan menghargai layanan yang diberikannya.
Maka sebelum kita mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan ratusan ribu apoteker tambahan, mungkin ada satu pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu:
Berapa banyak layanan profesional apoteker yang siap dibayar oleh sistem kesehatan Indonesia?
Sebab kalau pertanyaan itu belum terjawab, kita mungkin sedang sibuk menghitung berapa banyak apoteker yang harus diproduksi, sementara lupa menghitung berapa banyak ruang profesional yang harus kita bangun.
