Dari Mana Angka Kekurangan 165 Ribu Apoteker Itu Berasal?
Ada sebuah angka yang menarik perhatian saya dalam perdebatan tentang masa depan profesi apoteker di Indonesia.
165.731.
Angka ini muncul pada dashboard Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk tahun 2026. Di sana tertulis kebutuhan apoteker sebanyak 252.527, sedangkan angka eksisting yang digunakan adalah 86.796. Selisihnya: 165.731 apoteker. Tingkat pemenuhan disebut baru 34,37 persen. (SATUSEHAT)
Angka sebesar itu tentu mengesankan.
Dan mudah sekali menarik kesimpulan:
Indonesia kekurangan 165 ribu apoteker.
Tetapi benarkah demikian?
Saya kira kita perlu sedikit menahan diri.
Bukan karena data tersebut salah. Tetapi karena kita perlu memahami bagaimana angka itu dilahirkan.
1. 165 ribu itu bukan 165 ribu lowongan pekerjaan
Ini hal pertama yang menurut saya harus diluruskan.
Angka 165.731 merupakan gap antara demand dan supply dalam model perencanaan tenaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa demand tenaga kesehatan dihitung dengan mempertimbangkan antara lain demografi, epidemiologi penyakit, kebutuhan atau permintaan pelayanan kesehatan, norma waktu, serta waktu kerja efektif. Sementara supply memperhitungkan tenaga yang tersedia, lulusan, dan atrisi. (SATUSEHAT)
Dengan kata lain, ketika model mengatakan Indonesia membutuhkan 252.527 apoteker, angka tersebut bukan berarti ada 252.527 perusahaan atau fasilitas kesehatan yang sedang memasang iklan lowongan apoteker.
Ini angka kebutuhan tenaga dalam sistem kesehatan.
Dan itu berbeda dengan jumlah pekerjaan yang tersedia di pasar kerja.
Perbedaannya sangat penting.
Misalnya sebuah model menghitung bahwa suatu wilayah membutuhkan 1.000 apoteker berdasarkan jumlah penduduk, beban penyakit, kebutuhan pelayanan dan norma waktu kerja.
Kemudian ternyata hanya terdapat 500 apoteker.
Model akan menunjukkan gap 500.
Tetapi angka itu tidak otomatis berarti terdapat 500 lowongan pekerjaan dengan meja, ruangan, gaji, uraian jabatan dan anggaran yang sudah tersedia.
Itulah mengapa “kekurangan tenaga” tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai “kekurangan lapangan kerja”.
Kalau kita tidak membedakan dua hal ini, diskusinya akan mudah melenceng.
2. Lalu dari mana angka demand 252 ribu itu dihitung?
Nah, di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.
Kementerian Kesehatan menggunakan pendekatan supply-demand dalam perencanaan tenaga kesehatan berbasis wilayah. Sistem tersebut menggunakan berbagai sumber data. Untuk sisi supply, antara lain digunakan data eksisting tenaga kesehatan dari SINAKES, data penduduk dari BPS, serta data lulusan dari PDDIKTI. Untuk sisi demand, sistem menggunakan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan yang mempertimbangkan karakteristik penduduk dan kebutuhan pelayanan. Dalam penjelasan dashboard, sumber demand juga terkait dengan data pelayanan, termasuk data e-Klaim BPJS Kesehatan. (SATUSEHAT)
Secara sederhana logikanya kira-kira begini:
berapa penduduknya → penyakit dan beban kesehatannya seperti apa → pelayanan yang dibutuhkan berapa banyak → waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan → berapa tenaga yang diperlukan.
Ini pendekatan yang masuk akal.
Bahkan sangat masuk akal.
Tetapi justru karena menggunakan model, kita perlu mengetahui asumsi di belakang model tersebut.
Berapa besar kontribusi pelayanan kefarmasian?
Bagaimana norma waktu pelayanan apoteker ditentukan?
Jenis layanan apa yang dihitung sebagai pekerjaan apoteker?
Bagaimana variasi antara rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek dan fasilitas lainnya dimasukkan?
Bagaimana perbedaan produktivitas antarwilayah diperhitungkan?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah seluruh kebutuhan normatif tersebut sudah mempunyai mekanisme pembiayaan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membantah model.
Justru sebaliknya.
Kalau angka 252.527 hendak digunakan sebagai dasar kebijakan pendidikan dan produksi tenaga apoteker, maka publik berhak mengetahui konstruksi di belakang angka tersebut.
Sebab semakin besar sebuah angka digunakan untuk mengambil keputusan, semakin penting pula transparansi metodologinya.
3. Ada angka lain yang justru membuat kita perlu bertanya
Di sinilah saya menemukan sesuatu yang menarik.
Dokumen National Planning of Medical and Health Workforce: Projection of Needs through a Population-Based Approach, 2023–2032, yang diterbitkan Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan, juga menggunakan angka kebutuhan apoteker sebesar 252.527 pada 2026.
Tetapi pada tabel proyeksi yang sama, angka jumlah apoteker yang tersedia untuk 2026 tercatat 132.672, bukan 86.796. Dengan angka tersebut, gap tahun 2026 dalam tabel proyeksi adalah 119.855, bukan 165.731. (Repositori Ditjen Tenaga Kesehatan)
Nah.
Ini bukan sesuatu yang boleh kita lewatkan begitu saja.
Mengapa angka eksisting/supply pada dashboard 2026 adalah 86.796, sementara dalam dokumen proyeksi 2026 tercantum 132.672?
Apakah definisinya berbeda?
Apakah cut-off datanya berbeda?
Apakah yang satu merupakan headcount pada basis data tertentu, sementara yang lain merupakan proyeksi supply setelah memasukkan lulusan dan atrisi?
Ataukah terdapat pembaruan data yang belum tercermin secara identik pada kedua tampilan?
Saya belum ingin mengambil kesimpulan.
Justru inilah pertanyaannya.
Karena jika kita sedang membicarakan kekurangan tenaga kesehatan dalam jumlah ratusan ribu, kita membutuhkan definisi yang sangat jelas tentang siapa yang dihitung sebagai existing, siapa yang dianggap available, dan bagaimana supply diproyeksikan.
Sebab perbedaan definisi saja dapat mengubah cerita secara drastis.
Dan dari sini saya kira diskusi profesi apoteker harus naik kelas.
Kita tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa pemerintah keliru.
Kita juga tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa PSPA terlalu banyak.
Yang perlu kita lakukan adalah membuka kotak hitam angka tersebut.
Karena angka 165.731 bukanlah sebuah fakta alam seperti jumlah penduduk.
Ia adalah hasil dari sebuah model perencanaan.
Model dibuat dari data.
Data dipilih berdasarkan definisi tertentu.
Definisi bekerja dengan asumsi.
Dan asumsi menghasilkan angka.
Maka pertanyaan kita sekarang bukan lagi:
“Apakah Indonesia kekurangan 165 ribu apoteker?”
Pertanyaan yang lebih sehat adalah:
“Bagaimana angka 165 ribu itu dihitung, apa definisi kekurangan yang digunakan, dan apakah angka kebutuhan tersebut identik dengan kebutuhan pekerjaan yang benar-benar dapat diserap oleh sistem kesehatan?”
Kalau pertanyaan itu bisa dijawab dengan transparan, kita akan memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk berbicara tentang masa depan pendidikan profesi apoteker.
Karena sebelum kita memproduksi lebih banyak apoteker, kita seharusnya tahu terlebih dahulu:
berapa yang benar-benar dibutuhkan, di mana mereka dibutuhkan, untuk melakukan pekerjaan apa, dan siapa yang akan membiayai pekerjaan tersebut.
Barangkali di situlah letak persoalan sebenarnya.
Bukan pada angka 165 ribunya.
Tetapi pada cerita di balik angka tersebut.
