Ada sebuah kalimat yang semakin sering kita dengar dalam dunia kefarmasian: Indonesia masih kekurangan apoteker.
Kalimat itu terdengar meyakinkan. Apalagi ketika disertai data perencanaan tenaga kesehatan. Dalam proyeksi Kementerian Kesehatan untuk 2026, misalnya, kebutuhan apoteker secara nasional tercatat 252.527 orang, sementara angka eksisting yang digunakan dalam perhitungan tersebut 86.796 orang. Artinya, secara model perencanaan, masih terdapat kekurangan yang sangat besar. (SATUSEHAT)
Tetapi saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana.
Kalau apoteker memang masih kurang, mengapa begitu banyak calon apoteker justru harus berjuang keras mencari tempat bekerja setelah menyelesaikan pendidikan profesinya?
Pertanyaan ini bukan untuk membantah data pemerintah. Justru sebaliknya, saya kira kita perlu membacanya dengan lebih kritis.
Sebab ada perbedaan besar antara kekurangan tenaga dalam sistem kesehatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi seorang profesional.
Keduanya tidak selalu berjalan beriringan.
Perubahan regulasi kesehatan juga telah mengubah peta perjalanan pendidikan farmasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menempatkan apoteker sebagai bagian dari kelompok tenaga kefarmasian. Pada saat yang sama, terdapat ketentuan transisional bagi mahasiswa dan lulusan yang berada dalam sistem lama, sementara bagi generasi baru pendidikan profesi menjadi semakin penting untuk memasuki jalur profesi apoteker. (JDIH Kementerian Kesehatan)
Maka secara sederhana, jalurnya menjadi semakin jelas:
S1 Farmasi → Pendidikan Profesi Apoteker → registrasi → praktik profesi.
Di titik inilah persoalannya mulai menarik.
Ketika akses menuju profesi semakin bergantung pada pendidikan profesi, tentu kita berharap sistem pendidikan tersebut tumbuh mengikuti kebutuhan tenaga kesehatan. Dan faktanya, program studi profesi apoteker terus bertambah. Basis data LAM-PTKes menunjukkan munculnya sejumlah program studi profesi apoteker baru dalam beberapa tahun terakhir, termasuk beberapa yang memperoleh akreditasi pertama pada 2026. (Lamptkes)
Saya tidak sedang mengatakan bahwa pembukaan PSPA adalah sesuatu yang keliru.
Bisa jadi memang kita membutuhkan lebih banyak apoteker.
Tetapi pertanyaan berikutnya tidak boleh berhenti di sana.
Apoteker lebih banyak untuk melakukan apa?
Di mana mereka akan bekerja?
Siapa yang membutuhkan mereka?
Apa kewenangan profesional yang akan mereka jalankan?
Dan yang paling penting: siapa yang membayar pekerjaan profesional tersebut?
Sebab pendidikan dapat menghasilkan lulusan, tetapi pendidikan tidak otomatis menciptakan lapangan pekerjaan.
Kita bisa membuka lebih banyak program studi. Kita bisa menghasilkan lebih banyak apoteker. Kita bisa mempercepat proses pendidikan. Tetapi jika struktur pelayanan kesehatan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama, kita sedang menciptakan sebuah persoalan baru: pertumbuhan supply tenaga profesional yang tidak sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan demand tenaga profesional.
Ini bukan semata-mata persoalan jumlah.
Ini persoalan daya serap.
Bahkan data pemerintah sendiri memperlihatkan bahwa masalahnya tidak seragam secara geografis. Dalam dashboard kebutuhan 2026, misalnya, terdapat daerah yang menunjukkan kekurangan besar, tetapi ada pula wilayah yang angka eksistingnya justru lebih tinggi daripada kebutuhan yang dihitung dalam model. Jakarta, Yogyakarta, dan Bali termasuk contoh wilayah yang pada dashboard tersebut menunjukkan kondisi surplus. (SATUSEHAT)
Artinya, kalimat “Indonesia kekurangan apoteker” sebenarnya masih terlalu sederhana.
Mungkin yang lebih tepat adalah:
Indonesia kekurangan apoteker di tempat tertentu, untuk fungsi tertentu, dengan distribusi tertentu.
Dan ada persoalan lain yang jauh lebih jarang dibicarakan: apakah kompetensi apoteker yang sudah ada benar-benar digunakan?
Seorang apoteker bukan sekadar tenaga yang diperlukan untuk memastikan obat tersimpan, tersedia, dan diserahkan dengan benar. Pendidikan profesinya membentuk kompetensi klinis, manajerial, farmasi komunitas, pelayanan pasien, pengelolaan terapi, hingga berbagai fungsi profesional lainnya.
Namun ketika masuk ke dunia kerja, ruang tersebut tidak selalu tersedia.
Di sinilah kita menemukan paradoks.
Negara mengatakan membutuhkan lebih banyak apoteker. Industri pendidikan menghasilkan lebih banyak apoteker. Tetapi pasar kerja tidak selalu menyediakan ruang yang sebanding dengan pertumbuhan jumlah tersebut.
Kalau ini benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar kekurangan apoteker.
Kita mungkin sedang menghadapi ketidakseimbangan antara produksi tenaga profesional, kebutuhan sistem kesehatan, kewenangan profesi, dan mekanisme pembiayaan pelayanan.
Dan menurut saya, inilah diskusi yang perlu mulai dibuka.
Bukan untuk menyerang pemerintah.
Bukan pula untuk menyalahkan perguruan tinggi.
Apalagi untuk mengatakan bahwa pendidikan profesi tidak diperlukan.
Justru sebaliknya.
Kita perlu bertanya apakah perencanaan pendidikan apoteker sudah terhubung dengan perencanaan tenaga kesehatan dan kebutuhan nyata pelayanan kesehatan.
Karena jangan sampai kita sibuk menghitung berapa banyak apoteker yang harus diproduksi, tetapi lupa menghitung berapa banyak posisi, fungsi, kewenangan, dan layanan profesional yang benar-benar tersedia untuk mereka.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan profesi tidak boleh berhenti pada jumlah lulusan.
Ukuran keberhasilannya harus lebih jauh:
Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian yang lebih baik?
Apakah sistem kesehatan mendapatkan tenaga profesional yang benar-benar dibutuhkan?
Dan apakah seorang anak muda yang memilih menjadi apoteker setelah menempuh pendidikan panjang benar-benar mendapatkan ruang untuk bekerja sebagai seorang profesional?
Sebab kalau jawabannya belum jelas, maka kalimat “Indonesia masih kekurangan apoteker” perlu kita baca sekali lagi.
Mungkin persoalannya bukan hanya berapa banyak apoteker yang kita miliki.
Mungkin persoalannya adalah: kita belum selesai mendefinisikan untuk apa sebenarnya kita membutuhkan mereka.
