Ketika Kecepatan dan Mutu Dibebankan pada Tenaga yang Terbatas
Analisis Awal Kebijakan Workforce Pharmacist di Rumah Sakit
Rumah sakit hari ini dituntut bergerak cepat. Pasien tidak ingin menunggu terlalu lama, dokter membutuhkan obat tepat waktu, indikator mutu harus tercapai, akreditasi harus dipenuhi, dan keselamatan pasien tidak boleh dikompromikan.
Di tengah semua tuntutan itu terdapat satu profesi yang sering berada di titik temu antara kecepatan pelayanan, ketepatan terapi, efisiensi biaya, kepatuhan regulasi, dan patient safety: pharmacist atau apoteker rumah sakit.
Masalahnya sederhana, tetapi konsekuensinya tidak sederhana.
Beban kerjanya terus bertambah, sementara jumlah tenaga tidak selalu bertambah secara proporsional.
Pada akhirnya muncul paradoks: rumah sakit menginginkan pelayanan farmasi yang cepat, aman, bermutu, terdokumentasi, dan sesuai standar—tetapi pada saat yang sama berusaha menjalankannya dengan jumlah pharmacist seminimal mungkin.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah pharmacist mampu bekerja lebih keras.
Pertanyaan kebijakannya adalah:
Apakah kapasitas workforce yang tersedia memang cukup untuk menghasilkan kecepatan, mutu, dan keselamatan yang dituntut rumah sakit?
Dari “jumlah tenaga” menjadi “kebutuhan tenaga”
Selama bertahun-tahun, pembicaraan mengenai kebutuhan tenaga kesehatan sering terjebak pada pertanyaan sederhana: berapa orang yang tersedia dan berapa orang yang dibutuhkan?
Pendekatan seperti ini memiliki kelemahan mendasar.
Jumlah pharmacist seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan jumlah tempat tidur atau struktur organisasi. Dua rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang sama belum tentu mempunyai beban kerja farmasi yang sama.
Volume pasien berbeda. Kompleksitas kasus berbeda. Pola penggunaan obat berbeda. Jumlah resep dan medication order berbeda. Aktivitas pelayanan klinis berbeda. Beban administrasi dan dokumentasi juga berbeda.
Karena itu, satu pharmacist tidak selalu setara dengan satu unit kapasitas pelayanan.
Seorang pharmacist yang bekerja di rumah sakit dengan aktivitas klinis tinggi menghadapi tuntutan yang berbeda dibandingkan pharmacist yang sebagian besar waktunya digunakan untuk dispensing.
Maka kebutuhan workforce seharusnya bergerak dari pendekatan:
“Berapa pharmacist yang tersedia?”
menjadi:
“Berapa pharmacist yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh workload pelayanan dengan standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan?”
Perubahan cara berpikir ini sangat penting.
Resep bukan satu-satunya ukuran workload
Salah satu jebakan dalam menghitung produktivitas farmasi adalah menganggap setiap resep sebagai unit pekerjaan yang relatif sama.
Padahal sebuah resep dapat selesai dalam hitungan detik jika sederhana, tetapi dapat membutuhkan waktu jauh lebih panjang apabila melibatkan persoalan klinis.
Pharmacist mungkin harus melakukan verifikasi dosis, mengevaluasi interaksi obat, menilai fungsi ginjal atau hati, mengidentifikasi duplikasi terapi, melakukan klarifikasi kepada dokter, memberikan rekomendasi terapi, mendokumentasikan intervensi, dan kemudian memastikan perubahan tersebut benar-benar diterapkan.
Secara statistik, mungkin hanya tercatat sebagai satu prescription.
Tetapi secara workload, jelas bukan satu pekerjaan yang sama.
Di sinilah konsep workload-based staffing menjadi relevan.
Yang perlu dihitung bukan sekadar jumlah output, tetapi aktivitas, kompleksitas, waktu yang dibutuhkan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut.
Dengan kata lain:
Counting prescriptions is not the same as measuring pharmacist workload.
Beban kerja yang tidak terlihat
Persoalan menjadi lebih kompleks karena sebagian besar pekerjaan pharmacist tidak selalu terlihat dalam indikator produktivitas konvensional.
Clinical review mungkin tidak menghasilkan “jumlah resep”.
Medication reconciliation mungkin tidak terlihat sebagai transaksi.
Patient counseling tidak selalu tercatat sebagai output yang mudah dihitung.
Diskusi dengan dokter mengenai terapi pasien tidak selalu muncul dalam sistem sebagai aktivitas yang menghasilkan revenue.
Begitu pula antimicrobial stewardship, drug information, therapeutic drug monitoring, medication safety, quality improvement, audit, pelaporan, dokumentasi, dan berbagai aktivitas regulatori.
Semua pekerjaan tersebut membutuhkan waktu profesional.
Dan waktu profesional adalah sumber daya.
Ketika semua aktivitas itu tetap harus dilakukan tetapi jumlah pharmacist tidak berubah, maka organisasi sebenarnya sedang melakukan satu hal: memindahkan beban kerja ke waktu kerja individu.
Masalahnya, waktu bukan sumber daya yang elastis.
Satu hari tetap memiliki 24 jam.
Satu shift tetap memiliki jumlah jam yang terbatas.
Dan kemampuan manusia untuk mempertahankan konsentrasi, ketelitian, serta pengambilan keputusan klinis juga memiliki batas.
Kecepatan dan keselamatan bukan sekadar persoalan produktivitas
Di lingkungan rumah sakit, pharmacist sering berada pada salah satu titik pemeriksaan terakhir sebelum obat diberikan kepada pasien.
Karena itu, tekanan untuk mempercepat pelayanan harus selalu dibaca bersama dengan risiko terhadap medication safety.
Secara sederhana, ketika demand meningkat sementara workforce tetap, organisasi menghadapi tekanan kapasitas:
Demand ↑
→ workload ↑
→ queue ↑
→ pressure ↑
→ cognitive load ↑
→ risk ↑
Tetapi respons organisasi sering kali justru:
“Harus lebih cepat.”
Tentu produktivitas dan efisiensi tetap penting. Tidak ada organisasi kesehatan yang dapat mengabaikan biaya.
Namun efisiensi memiliki batas.
Jika proses sudah dioptimalkan tetapi volume pekerjaan tetap melebihi kapasitas workforce, maka meminta tenaga bekerja lebih cepat bukan lagi strategi efisiensi.
Itu adalah strategi mempertahankan operasi dengan mengandalkan kapasitas individu.
Dan strategi seperti itu tidak sustainable.
Ketika heroisme tenaga kesehatan menjadi sistem
Ada fenomena yang sering dianggap positif dalam pelayanan kesehatan: pharmacist yang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam kondisi tenaga terbatas dianggap “cekatan”, “loyal”, atau “produktif”.
Padahal dari perspektif workforce management, kondisi tersebut perlu dipertanyakan.
Jika sistem hanya dapat mencapai target karena individu bekerja melebihi kapasitas normal, lembur, mengurangi waktu istirahat, atau mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tambahan workforce, maka organisasi mungkin bukan sedang memiliki produktivitas tinggi.
Bisa jadi organisasi sedang under-resourced.
Ketergantungan pada heroisme individu juga menciptakan risiko sistemik.
Hari ini seorang pharmacist yang berpengalaman mungkin mampu mengatasi beban tersebut.
Besok ia sakit, cuti, pindah, atau resign.
Apa yang terjadi?
Jika sistem langsung terganggu, berarti kapasitas pelayanan sebelumnya memang terlalu bergantung pada individu.
Sistem yang baik seharusnya tidak membutuhkan pahlawan setiap hari.
Di sinilah persoalan “underpaid” menjadi lebih serius
Pembicaraan tentang kompensasi pharmacist sering berhenti pada pertanyaan: apakah gajinya cukup atau tidak?
Menurut saya, persoalannya lebih fundamental.
Yang perlu dibandingkan adalah:
job demand
vs.
responsibility
vs.
workload
vs.
required competence
vs.
compensation.
Jika tanggung jawab meningkat, kompleksitas pekerjaan meningkat, tuntutan dokumentasi meningkat, risiko profesional meningkat, dan target pelayanan meningkat, tetapi workforce dan kompensasi tidak bergerak secara proporsional, maka telah terjadi mismatch antara job demand dan reward structure.
Ini bukan sekadar persoalan kesejahteraan pharmacist.
Ini merupakan persoalan desain kebijakan tenaga kesehatan.
Workforce planning harus berbasis workload
Karena itu, pendekatan seperti Workload-based Forecasting and Demand atau WFDT menjadi menarik untuk dibicarakan.
Prinsip dasarnya sederhana:
Kebutuhan tenaga seharusnya ditentukan berdasarkan beban pekerjaan yang harus diselesaikan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah tenaga yang saat ini tersedia.
Model tersebut dapat mempertimbangkan berbagai komponen:
volume pelayanan;
jenis aktivitas;
kompleksitas kasus;
waktu standar setiap aktivitas;
jam kerja efektif;
kebutuhan pelayanan klinis;
pelayanan 24 jam;
kebutuhan dokumentasi;
tuntutan mutu dan keselamatan;
kompetensi yang diperlukan;
serta cadangan kapasitas untuk cuti, pelatihan, dan ketidakhadiran.
Dari sana dapat dihitung kebutuhan workforce yang lebih rasional.
Bukan:
“Kita punya lima pharmacist, berarti pelayanan harus dilakukan oleh lima pharmacist.”
Tetapi:
“Dengan workload rumah sakit ini, berapa pharmacist yang secara realistis dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan?”
Itulah perbedaan antara staffing by availability dan staffing by demand.
Jangan sampai standar mutu tidak diikuti kapasitas
Ini mungkin merupakan pertanyaan kebijakan yang paling penting.
Rumah sakit menetapkan target waktu pelayanan.
Regulator menetapkan standar.
Akreditasi menetapkan persyaratan.
Patient safety menjadi prioritas.
Clinical pharmacy semakin dituntut.
Namun semua tuntutan tersebut membutuhkan satu hal yang sering luput dari pembicaraan:
kapasitas manusia untuk mengerjakannya.
Standar tanpa workforce capacity berisiko menjadi sekadar target normatif.
Kita meminta pelayanan cepat, tetapi tidak menghitung berapa tenaga yang diperlukan untuk mencapai kecepatan tersebut.
Kita meminta medication safety, tetapi tidak menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan clinical review secara benar.
Kita meminta dokumentasi lengkap, tetapi tidak menghitung waktu administratif yang menyertainya.
Kita meminta pelayanan klinis berkembang, tetapi tidak selalu menambah kapasitas untuk menjalankannya.
Pada titik tertentu, organisasi sebenarnya sedang meminta lebih banyak output dari kapasitas yang sama.
Pertanyaannya: sampai kapan?
Dari cost center menjadi strategic workforce
Sudah waktunya pharmacist rumah sakit tidak semata-mata dipandang sebagai komponen biaya.
Pharmacist merupakan bagian dari sistem produksi layanan kesehatan sekaligus bagian dari sistem keselamatan pasien.
Karena itu, tambahan pharmacist tidak seharusnya selalu dipandang sebagai:
“tambahan biaya tenaga kerja.”
Ia juga harus dilihat sebagai:
“tambahan kapasitas untuk menghasilkan layanan yang aman, cepat, dan bermutu.”
Tentu tidak berarti setiap rumah sakit harus menambah pharmacist tanpa batas.
Justru sebaliknya.
Keputusan staffing harus berbasis data.
Jika workload memang rendah, workforce tidak perlu berlebihan.
Tetapi jika workload terbukti melebihi kapasitas, maka mempertahankan staffing minimum atas nama efisiensi justru dapat menjadi keputusan yang tidak efisien.
Karena biaya yang dihemat pada workforce dapat muncul kembali dalam bentuk waiting time, overtime, turnover, medication error, kualitas pelayanan yang menurun, dan berbagai biaya lain yang tidak selalu terlihat pada pos anggaran farmasi.
Penutup: pertanyaan yang harus mulai diajukan
Diskusi tentang pharmacist rumah sakit seharusnya tidak berhenti pada:
“Berapa orang apoteker yang kita punya?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Berapa kapasitas workforce yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan farmasi yang cepat, aman, bermutu, dan berkelanjutan?”
Dan setelah itu:
“Apakah workforce yang tersedia saat ini benar-benar memenuhi kebutuhan tersebut?”
Jika jawabannya tidak, maka masalahnya bukan pharmacist yang kurang bekerja keras.
Masalahnya adalah kebijakan workforce yang belum sepenuhnya berbasis workload.
Dan jika kita serius berbicara tentang patient safety, quality improvement, efisiensi rumah sakit, serta transformasi pelayanan kesehatan, maka pembahasan mengenai jumlah, distribusi, beban kerja, kompetensi, dan remunerasi pharmacist tidak boleh lagi ditempatkan sebagai isu SDM biasa.
Ia adalah bagian dari kebijakan mutu dan keselamatan pelayanan rumah sakit.
Sebab pada akhirnya ada satu prinsip sederhana yang tidak berubah:
Kita tidak bisa terus-menerus meminta sistem bekerja lebih cepat tanpa memastikan bahwa kapasitas manusia yang menjalankannya memang cukup.
Kalau tidak, yang kita sebut sebagai efisiensi mungkin sebenarnya hanyalah beban kerja yang dipindahkan secara diam-diam kepada tenaga kesehatan.
